Pangkalpinang — Kasus dugaan Gratifikasi Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil yang dilaporkan oleh mantan anak buahnya, Kadis PUPR -saat itu- Suparlan Dulaspar ke lembaga anti rasuah KPK RI di medio Maret 2022 yang lalu. Seperti menemukan senyawa yang dibutuhkan untuk ‘sekedar’ ditindaklanjuti oleh KPK RI. Yakni, imbas dari viralnya flexing yang dilakukan oleh istri Walikota, Monica Haprinda di media sosial minggu lalu, Minggu 23 April 2023.
Bermacam reaksi disajikan oleh publik Bangka Belitung pada umumnya, serta kotamadya pada umumnya. Ada yang bilang biasa saja, seraya membela mati-matian bahwa hal tersebut jangan dikaitkan dengan atmosfer politik nasional yang memang sedang dipenuhi aroma tersingkapnya hedonisme para istri pejabat di tingkat pusat.
Menurut pegiat anti korupsi Bangka Belitung, Dr Marshal Imar Pratama mengenai ‘menularnya’ antusias warganet untuk memelototi akun sosmed para istri pejabat di daerah, dirinya mengatakan bahwa seharusnya sudah sejak lama tingkah para pejabat dan istrinya mengedepankan norma-norma adab sebagai manusia yang bisa menempatkan diri mereka pada posisi kehidupan sederhana.
“Jangan pamer pada harta kekayaan yang tidak halal didapatkan, krn bila halal dalam mendapatkannya, pasti nilainya tidak sebegitu besarnya. Sudah menjadi rahasia umum bila gaji dan tunjangan walikota se-indonesia bisa di akses oleh masyarakat luas dengan mudah, dan bila nilainya serta gaya hidupnya melebihi dari yang sudah ditetapkan, maka sudah bisa dipastikan itu duit hasil korupsi,” tulisnya dalam pesan instan whatsapp ke nomor redaksi.
Berkenan dengan kasus yang dilaporkan Suparlan, lanjut Marshall, seperti penegak hukum sendiri yang dalam hal ini adalah KPK sebagai eksekutor atas semua laporan masyarakat yang diterimanya, apalagi dua alat bukti sudah terpenuhi secara sahih harus ditindaklanjuti segera bukan diaransemen sesuai selera.
“Bila KPK tidak bisa berdiri kokoh di tengah masyarakat sebagai Penegak Hukum yang Amanah dalam pemberantasan korupsi, saya mengusulkan agar KPK segera dibubarkan saja, sehingga anggaran negara yang sebelumnya diperuntukkan untuk KPK bisa dialihkan kepada program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat luas,” tambahnya.
Marshall juga menambahkan, carut marut dalam mengelola bangsa ini, tidak menempatkan diri anda pada posisi yang mengambil keuntungan lalu meninggalkan semua persoalan kepada generasi berikutnya.
“Dan sudah sepantasnya racun-racun yang berkamuflase menjadi tikus di negeri ini segera diamputasi,” katanya. (imr/***).
